DPRD Kota Malang Menyetujui Perubahan Perda

Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyepakati saran pergantian Ketentuan Daerah No 15 Tahun 2010 berkaitan Bea Pencapaian Hak Atas Tanah serta Bangunan (BPHTB).

Terdaftar semua fraksi DPRD Kota Malang menyepakati terdapatnya pergantian pada Perda BPHTB itu. Kesepakatan itu dikerjakan melakui rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/10/2018).

Bea Pencapaian Hak Atas Tanah serta Bangunan (BPHTB) ialah pungutan atas pencapaian hak atas tanah serta atau bangunan. Basic pengenaan atas bea pencapaian itu datang dari nilai pencapaian objek pajak. Besaran tarif yang ditanggung ialah sebesar lima % dari nilai pencapaian objek pajak.

Kepala Tubuh Service Pajak Daerah (BP2D) Ade Herawanto selesai rapat paripurna menjelaskan jika pergantian Perda itu tidak mencakup beberapa hal. Cuma beberapa beberapa poin saja untuk memperjelas besaran perhitungan nilai jual harus pajak tidak terkena pajak.

"Point pentingnya ialah pergantian nomenklatur. Dahulu namanya ialah Dinas Penghasilan Daerah (Dispenda). Saat ini namanya menjadi Tubuh Service Pajak Daerah (BP2D)," terangnya Senin (15/10/2018).

Selanjutnya, Ade Herawanto memberikan jika besaran tarif masih tetap berdasar pada Undang-undang no 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah serta retribusi daerah.

Akan tetapi pada Perda hasil pergantian ini untuk beberapa point lebih diperjelas. Seperti besaran-besaranya nominalnya tercantum di Perda yang baru.

Artikel Terkait : cara menghitung bphtb terbaru

"Dahulu untuk transaksi jual beli serta hibah masuk di Perwali. Tapi saat ini dimasukkan di Perda. Jika untuk nilai tidak terkena pajak ialah Rp 60 juta. Jadi berapakah juga transaksinya dikurangi Rp 60 Juta baru dikalikan lima %. Sesaat jika untuk hibah dikurangi Rp 300 juta baru dikalikan lima %," imbuhnya.

Selain itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menuturkan jika pergantian Perda itu karena saat pembuatan waktu lalu belumlah ada Ketentuan Pemerintah (PP) yang mengendalikan. Ketentuan Pemerintah (PP) terkaih BPHTB baru dikeluarkan tahun 2016.

"Waktu muncul perda ini tahun 2010 masih tetap belumlah ada PP yang mengendalikan. Lalu dari nama ikut waktu itu masih tetap Dispenda sesaat sekarang ini BP2D. Pergantian ini telah sama dengan amanat UU No 23 tahun 2014 serta UU No 5 tahun 2014 tentang perampingan Skema Kelola Tata Kerja (SOTK) yang perlu baru," tuturnya.

Tidak cuma itu saja, Sutiaji menyebutkan jika semua telah ditata dalam UU itu. Hingga pemerintah mesti lakukan langkah pergantian itu.

Karena, bila tidak dikerjakan jadi kekuatan terdapatnya tuntutan dari penduduk cukuplah terbuka. Sebab pergantian nama yang berlangsung di bagian pengendalian pajak daerah itu.

"Jika tidak dikerjakan pergantian jadi bisa jadi digugat serta dibawa ke PTUN. Karena, ada pergantian nama dari Dispenda jadi BP2D. Karena itu pergantian ini untuk menangani hal tersebut sama dengan amanat undang-undang," pungkasnya.



Silahkan masukan huruf yang tertulis pada gambar di atas dengan benar.
 

Isi tulisan akan diterbitkan dan hanya pemilik blog yang dapat menghapusnya.

削除
DPRD Kota Malang Menyetujui Perubahan Perda
    Komentar(0)